Gerakan Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Bonang

Oleh: Sumarwanto, S.KM

(Penyuluh KB Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

  1. Strategi Percepatan Penurunan Stunting dan Gambaran Umum Stunting

Program pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralitas, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai masalah terkait program pembangunan tersebut. Hal ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, dimana BKKBN diamanahkan untuk berpartisipasi mensukseskan dua dari tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan derdaya saing, serta mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Diharapkan pada usia ke-100 tahun yaitu pada tahun 2045, Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan adanya SDM yang berkualitas yaitu SDM yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter, dan berdaya saing (BKKBN, 2021). Dalam rangka pembangunan kualitas SDM, permasalahan stunting memiliki dampak yang sangat merugikan baik dari segi kesehatan maupun produktivitas ekonomi baik jangka waktu pendek ataupun jangka panjang. Dalam membentuk generasi berkualitas dan berkarakter sangat diperlukan peran keluarga tidak terkecuali persoalan stunting. Hal ini juga tidak terlepas dari intervensi pemerintah dalam mencegah faktor resiko stunting pada generasi berikutnya maka dari itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.Berdasarkan Perpres tersebut, BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanan percepatan penurunan stunting di lapangan.

Permasalahan stunting merupakan salah satu dari double burden malnutrition (DBM) akibat gagal tumbuh dan kembang pada anak yang berdampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek, stunting menyebabkan gangguan perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolism sedangkan secara jangka panjang menyebabkan penurunan kemampuan kognitif anak, kesulitan belajar, imunitas tubuh sehingga beresiko tinggi penyakit degeneratif/metabolik. Balita stunting ketika tumbuh dewasa akan memiliki tubuh pendek dengan produktivitas rendah dan tidak berdaya saing (BKKBN, 2021).

Perlu diketahui bersama bahwa stunting menjadi permasalahan serius di Indonesia yang harus segera ditangani sehingga tidak salah jika program percepatan penurunan stunting menjadi program prioritas nasional (Pro-PN). Kasus stunting di Indonesia masih berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara (BKKBN, 2021), di mana angka stunting pada balita di Indonesia masih jauh dari standar yang ditetapkan WHO yaitu 20%. Berdasarkan hasil integrasi SSGBI dan SSN 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27.67% atau turun 3.1% jika dibanding dengan hasil Riskesdas 2018 yang sebesar 30.8% (BPS, 2019). Sedangkan kondisi prevalensi stunting di kabupaten Demak berdasarkan data riil penimbangan serentak pada Agustus 2020 sebesar 6.05% dan Agustus 2021 sebesar 4.34%. Sedangkan di kecamatan Bonang kabupaten Demak, kondisi prevalensi stunting berdasarkan data riil penimbangan serentak pada periode yang sama yaitu Agustus 2020 sebesar 24.41% dan Agustus 2021 sebesar 7.79%. Dalam melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Indonesia mencanangkan target optimis prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Persoalan stunting dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga memerlukan penanganan yang paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral, diantaranya melalui tiga pendekatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) yaitu pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko stunting. Pendekatan berbasis keluarga resiko stunting diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan stunting karena pendekatan ini memiliki sedikitnya lima skema kegiatan prioritas yang meliputi:

  1. Penyediaan data keluarga beresiko stunting
  2. Pendampingan keluarga berisiko stunting
  3. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS)
  4. Surveilans keluarga beresiko stunting
  5. Audit kasus stunting

Upaya pendekatan berbasis keluarga resiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu dan pemacu dalam percepatan penurunan stunting dengan memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak stunting.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi percepatan penurunan stunting dengan pendekatan berbasis keluarga beresiko stunting maka dilakukan gerakan kolaborasi program dan kegiatan operasional di lini lapangan melalui penguatan dan pemberdayaan peran bidan, Tim Penggerak PKK (TP PKK), dan kader IMP/KB serta penguatan system deteksi dini. Penguatan peran tiga unsur/aktor yang tergabung dalam tim pendamping keluarga merupakan salah satu inovasi pembaruan strategi percepatan penurunan stunting berbasis keluarga beresiko stunting dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah keluarga, serta kehamilan per tahun. Secara nasional akan dibentuk tim pendamping sebanyak 200.000 tim pendamping keluarga dengan asumsi satu desa/ kelurahan minimal terdapat satu tim pendamping keluarga. Setiap tim pendamping keluarga terdiri dari tiga unsur yaitu bidan, TP PKK dan kader IMP/KB yang memenuhi kualifikasi sebagai tim pendamping keluarga di desa/kelurahan. Adapun kelompok sasaran tim pendamping keluarga meliputi calon pengantin (catin)/calon PUS, ibu hamil dan ibu pascasalin/menyusui, dan balita (anak usia 0-59 bulan). Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisasi atau pencegahan dari faktor risiko stunting.

  • Gerakan Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Bonang

Kecamatan Bonang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Demak dan memiliki dua puluh satu desa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 29.202 berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2021. Status stunting di kecamatan Bonang berdasarkan data riil penimbangan serentak bulan Agustus 2021 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 7.79%. Berdasarkan persebaran dan jumlah desa lokus stunting, pada tahun 2021 di kecamatan Bonang terdapat dua desa lokus stunting yaitu desa Betahwalang dan desa Kembangan sedangkan pada tahun 2022 ditetapkan enam desa lokus stunting yaitu desa Morodemak, Margolinduk, Tlogoboyo, Sukodono, Karangrejo, dan Betahwalang. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa permasalahan stunting di kecamatan Bonang menjadi permasalahan serius yang harus ditangani secara komprehensif dan terpadu, salah satunya melalui gerakan kolaborasi dari semua unsur atau lintas sektor. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka kecamatan Bonang berpartisipasi dalam program pencegahan stunting berbasis keluarga beresiko stunting melalui pembentukan dan pemberdayaan tim pendamping keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi TPK.

Pembentukan TPK di kecamatan Bonang dilakukan setelah adanya surat edaran OPD Dinpermades P2KB kabupaten Demak tentang Pemetaan Tim Pendamping Keluarga pada pertengahan September 2021 yang merupakan tindak lanjut surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah nomor 4527/BL.01/0.5/2021 tanggal 8 September 2021. Menindaklanjuti surat tersebut BPKB kecamatan Bonang berkoordinasi dengan Camat Bonang, TP PKK kecamatan Bonang, dan Puskesmas Bonang I dan II serta jajaran bidan di kecamatan Bonang. Berdasarkan pemetaan TPK yang dilakukan oleh BPKB kecamatan Bonang dengan mempertimbangkan kebutuhan total TPK kecamatan Bonang, jumlah kepala keluarga, dan luas wilayah serta persebarannya maka diperoleh kebutuhan tim pendamping keluarga dari masing-masing desa. Kebutuhan total TPK kecamatan Bonang yang ditetapkan oleh OPD Dinpermades P2KB kabupaten Demak sebanyak 76 tim. Adapun jumlah TPK dan peserta TPK dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Pemetaan Jumlah TPK dan Peserta per Unsur Kecamatan Bonang

NoDesaJumlah KKJumlah TimPeserta
JumlahBidanKader PKKKader KB
1JATIMULYO99738233
2KRAJANBOGO108637133
3SUKODONO100539333
4SUMBEREJO2590515555
5KEMBANGAN106538233
6KARANGREJO1591514455
7GEBANGARUM92438233
8GEBANG1444412444
9MARGOLINDUK85839333
10MORODEMAK1508410244
11PURWOREJO2232514455
12BETAHWALANG121739333
13SERANGAN118139333
14TRIDONOREJO1864412444
15TLOGOBOYO1341412444
16JATIROGO109938233
17BONANGREJO106139333
18PONCOHARJO145938233
19WONOSARI110738233
20JALI1326411344
21WEDING2247512255
TOTAL2920276212607676

Kemudian setelah dilakukan pemetaan TPK dan validasi data TPK yang meliputi identitas diri, nomor HP, dan status TPK, dilakukan tahap orientasi percepatan penurunan stunting bagi kader TPK. Kegiatan orientasi di kecamatan Bonang dilakukan dalam empat tahap dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

KELAS 1 (Jumat, 3 Desember 2021)KELAS 2 (Sabtu, 4 Desember 2021)
Lokasi: Balaidesa WedingLokasi: Aula Kec. Bonang
DESAJUMLAHDESAJUMLAH
BONANGREJO9BETAHWALANG9
PONCOHARJO8SERANGAN9
WONOSARI8TRIDONOREJO12
JALI11TLOGOBOYO12
WEDING12JATIROGO8
JATIMULYO8  
TOTAL PESERTA56TOTAL PESERTA50
KELAS 3 (Senin, 6 Desember 2021)KELAS 4 (Selasa, 7 Desember 2021)
Lokasi: Aula Kec. BonangLokasi: Balaidesa Sumberejo
DESAJUMLAHDESAJUMLAH
GEBANGARUM8KRAJANBOGO7
GEBANG12SUKODONO9
MARGOLINDUK9SUMBEREJO15
MORODEMAK10KEMBANGAN8
PURWOREJO14KARANGREJO14
TOTAL PESERTA53TOTAL PESERTA53

Kegiatan orientasi percepatan penurunan stunting bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan kader TPK dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga sasaran prioritas. Adanya kegiatan orientasi ini, kader TPK memahami konsep pendampingan keluarga sasaran prioritas, tugas dan peran masing-masing unsur dari kader TPK, mengenal dan mampu mengoperasionalkan aplikasi ELSIMIL.

Pada masa orientasi kader TPK kecamatan Bonang sebagai salah satu bentuk semangat dalam menjalankan tugas pendampingan terhadap keluarga, PKB Ahli Pertama BPKB kecamatan Bonang, Sumarwanto mencetuskan slogan atau “yel-yel” “TPK Bonang: Stunting Hilang, Bonang Terbang”. Dimana pada saat menyuarakan slogan tersebut juga diikuti dengan gerakan-gerakan yang mencerminkan program Banggakencana, semangat eliminasi stunting, dan budaya kerja kecamatan Bonang. Pada saat teriak “TPK Bonang” para kader TPK melakukan gerakan “Salam BKKBN” dengan simbol cinta, ketika teriak “Stunting Hilang” para kader melakukan gerakan tangan dengan jari melingkar membentuk angka “nol” yang artinya hilang, kemudian pada saat teriak “Bonang Terbang” para kader melakukan gerakan dengan mengangat tangan layaknya sayap sebagai bentuk semangat budaya kerja kecamatan Bonang.

Tugas utama TPK adalah melaksanakan pendampingan kepada keluarga sasaran prioritas meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting

Gambar 1: Tugas Tim Pendamping Keluarga

Sedangkan secara khusus TPK mempunya tugas sebagai berikut:

  1. Melakukan skrining tiga bulan pranikah kepada calon pengantin untuk
    mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi
    catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor
    tersebut;
  2. Melakukan pendampingan kepada ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB
    pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
  3. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE
    KB pascapersalinan, memastikan ibu pascasalin sudah menggunakan KB
    pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa
    nifas;
  4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang balita dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI ekslusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
  5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan
    program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Tim pendamping keluarga dari masing-masing unsur mempunyai tugas dan peran tersendiri dalam melakukan pendampingan terhadap sasaran. Bidan nempati peran sentral dalam pendampingan keluarga karena posisinya sebagai koordinator TPK dalam upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu, bidan di desa juga sebagai mitra professional pemerintah dan menjalankan peran negara dalam melaksanakan pelayanan pencegahan stunting, melalui pendampingan pelayanan kesehatan, gizi, KB hingga permasalahan kesehatan lingkungan kepada sasaran. Akan tetapi jika terdapat keterbatasan tenaga bidan, maka desa merekrut tenaga perawata atau ahli gizi sebagai bagian tim pendamping, misalnya desa Gebang dan Jatirogo karena kurangnya tenaga bidan akhirnya merekrut tenaga gizi sebagai TPK, desa Morodemak merekrut tenaga perawat sebagai bagian TPK. Kader PKK dalam tim pendamping keluarga berperan sebagai mediator sekaligus pendamping keluarga sasaran. Kemudian kader IMP/KB dalam tim pendamping keluarga berperan dalam pencatatan dan pelaporan data pendampingan keluarga sasaran. Kader IMP/KB mengoptimalkan peran kader PPKBD, sub PPKBD, atau kader poktan di desa.

Pemberdayaan TPK merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting dengan gerakan kolaborasi yang mengoptimalkan peran unsur bidan, TP PKK, dan kader IMP/KB di lini lapangan dengan memperluas sasaran prioritas pendampingan yang tidak hanya mencakup pada balita tetapi juga calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, dan ibu pascapersalinan. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan bidan dan kader
penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan
penurunan stunting di Indonesia secara umum dan Bonang secara khusus.

Sumber Referensi:

  1. BPS. 2019. Laporan Pelaksanaan Integrasi Susenas Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019. Jakarta: BPS
  2. BKKBN. 2021. Untuk Mempercepat Penuruan Angka Stunting, BKKBN Gandeng Tanoto Foundation Adakan Forum Nasional Stunting 2021. https://www.bkkbn.go.id/detailpost/untuk-mempercepat-penurunan-angka-stunting-bkkbn-gandeng-tanoto-foundation-adakan-forum-nasional-stunting-2021, diakses pada 24 Desember 2021
  3. BKKBN. 2021. Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan. Jakarta: BKKBN.
  4. BKKBN. 2021. Modul 2: Ovierview Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta: BKKBN
  5. editor rifkip2pp